Buka Lowongan Kerja di Pekanbaru, Perusahaan Wajib Lapor ke Disnaker

Pekanbaru.co ~ Bagi perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, diwajibkan untuk melaporkannya ke pihak Dinas Tenaga Kerja.

Namun faktanya saat ini masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan ke pihak Disnaker disetiap kali membuka lowongan pekerjaan yang ada di Pekanbaru.

Sebab hal ini telah diatur dalam Kepres Nomor 4/1980 dan Perda Nomor 4/2002, setiap perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja yang ada di perusahaan bersangkutan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Disnaker, Jhonny S melalui Kabid Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Abdul Rahim, Senin (18/1).

Bukan hanya perusahaan yang telah memiliki lowongan pekerjaan yang harus melapor, bahkan bagi perusahaan yang akan membuka lowongan pekerjaan pun harus melaporkan hal tersebut.

“Tidak hanya terbatas pada lowongan kerja saja, namun juga tentang lokasi dan posisi penempatan tenaga kerja lokal juga wajib dilakukan oleh perusahaan,” ujarnya.

Hal ini sebenarnya juga menguntungkan bagi pihak perusahaan, karena pihak Disnaker sendiri akan menginformasikan hal tersebut kepada masyarakat sehingga calon tenaga kerja yang masuk dan menyerahkan surat lamaran jumlah dan kompetisinya akan lebih baik.

“Jika mereka melaporkan ke kita tentunya akan membantu perusahaan untuk mencari tenaga kerja, karena akan kami tempelkan di info lowongan di Disnaker,” tambahnya.

Selain itu masyarakat juga akan terbantukan dengan informasi yang lebih update tentang lowongan pekerjaan yang masih berlaku. Pihak Dinas Tenaga Kerja sendiri akan memuat informasi lowongan pekerjaan tersebut di situs resmi Dinas Tenaga Kerja.

Bagi pihak pemerintah sendiri, informasi lengkap mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan akan membantu pihak pemerintah dalam memberikan berbagai pelatihan kepada tenaga kerja agar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan terkini di sebuah perusahaan.

“Hasil lulusan itu harus disesuaikan dengan pasar kerja yang tersedia, karena itu kami juga menyiapkan pelatihan harus berbasis kompetensi,”ucapnya.

Dengan adanya data lowongan pekerjaan yang valid dari pihak perusahaan tersebut maka diharapkan semua pihak dapat berkontribusi dalam penyiapan kualitas tenaga kerja lokal. Jika melanggar aturan pemerintah tersebut, perusahaan akan mendapatkan denda.

“Untuk sanksi sendiri, berdasarkan Kepres yang diluarkan denda Rp 100 ribu, tetapi jika sesuai perda sanksi yang diberikan denda Rp5 juta dan pidana 3 bulan,” paparnya.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments