Pemerintah Ingin Youtube Hasilkan Pajak Buat Negara

Youtube adalah salah satu media yang kerap dimanfaatkan oleh musisi atau artis untuk mempamerkan kreativitas mereka. Video yang diunggah ke situs tersebut bisa dinikmati pemirsa tanpa biaya.

Tak ada timbal balik di ekosistem tersebut. Musisi dan artis, termasuk mereka yang dari jalur indie, atau siapapun yang mengunggah video ke Youtube, seakan terjalin kemitraan ‘bisnis’ satu arah.

Sosok dibalik video atau mereka yang mengunggah, hanya menerima exposure saja. Sedangkan Youtube terus mendulang pendapatan dari iklan. Lain ceritanya jika pengunggah aktifkan monetisasi.

Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin, jika persoalan hak cipta bisa dimaksimalkan guna menambah pendapatan negara. Pihaknya kini tengah mempersiapkan regulasi agar Youtube sudi membayar ‘pungli’ ke pemerintah.

Amir Syamsudin menilai jika pemirsa Youtube sejatinya tidak menikmati konten video yang ada 100 persen gratis. Ada ‘harga’ yang harus dibayar yakni pulsa. Politisi Partai Demokrat itu memandang jika ‘biaya’ yang ia maksud bisa jadi pemasukan negara.

Negara miliki kewajiban untuk melindungi inovator yang terus lahirkan karya. Negara harus memproteksi mereka terlebih soal hak cipta. Amir Syamsudin menilai jika semestinya para inovator tidak mudah untuk dieksploitasi.

“Negara lain menaruh kepedulian terhadap persoalan hak cipta karena ada potensi ekonomi di dalamnya,” terangnya seperti dikutip dari Tempo Jumat (14/02/14).

Amir memandang jika kini banyak orang yang dengan mudahnya menikmati hasil jerih payah orang lain tanpa ada hubungan timbal balik. Tak hanya kreator yang rugi materi, negara juga demikian. Pemerintah kehilangan potensi penghasilan dari pajak yang tidak sedikit.

Youtube adalah satu dari sekian contoh yang dimaksud Amir bagaimana semestinya negara bisa mengeruk pajak dari layanan yang ditawarkan secara gratis. Sebab, dari industri musik saja, potensi pendapatan negara bisa mencapai Rp 200 miliar saban tahunnya.

“Potensi pendapatan dari sektor musik bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun dan pajak yang mesti dibayar 20 persen. Negara kehilangan uang Rp 200 miliar,” terang Tantowi Yahya Politisi Partai Golkar secara terpisah.

Selain Youtube, ekosistem gratisan juga termasuk aktivitas mengunduh berkas musik ilegal di internet. Akibat budaya gretongan itu selain menambah marak aksi pembajakan juga membuat gairah anak muda kian menurun untuk lahirkan karya-karya baru.

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments