Pemerintah Diminta Perhatikan Daerah Penghasil Sawit

Pekanbaru — Indonesia memiliki area perkebunan kelapa sawit yang cukup luas, akan tetapi masih terdapat permasalahan yang membutuhkan perhatian.

Harga TBS Sawit Riau

Pemerintah pusat diharapkan memperhatikan daerah penghasil sawit dengan membagikan dana bagi hasil (DBH) dari sektor perkebunan kelapa sawit melaui bea keluar dan pajak ekspor crude palm oil (CPO).

Hal ini akan sangat mendukung pemerataan pembangunan. Pj Gubernur Riau Djohermansyah Djohan mengatakan, komitmen ini menjadi sorotan karena sejak diberlakukannya kebijakan bea keluar CPO, belum ada ketentuan bagi hasil untuk daerah penghasil seperti minyak bumi dan pertambangan.

Upaya ini juga dinilai perlu direalisasikan untuk menghindari kecemburuan bagi daerah penghasil. Upaya tersebut juga bersinergi dengan tekah dikeluarkannya peraturan menteri keuangan tentang alokasi sementara dana bagi hasil cuka hasil tembakau tahun anggaran 2013.

“Sudah saatnya pemerintah pusat juga memberikan dana bagi hasil dari bea keluar CPO untuk daerah yang digunakan guna mendanai perbaikan infrastruktur pendukung kelapa sawit. Seperti memperbaiki jalan produksi di pedesaan, perbaikan jembatan, peningkatan kapasitas jalan utama, pembangunan cluster sawit dan produk turunannya,” terangnya di acara penghimpunan data informasi DBH sawit di Hotel Premier, Selasa (17/12).

Bertitik tolak dari kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melakukan kajian yang bertujuan agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan.

Sehingga, daerah penghaisl CPO juga memperoleh keuntungan dari BK CPO untuk percepatan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan hasil kajian kerja sama antara Dinas Pendapatan Daerah dengan lembaga kajian Universitas Riau disimpulkan perlunya alokasi DBH sawit untuk daerah penghasil.

Peruntukannya adalah untuk peremajaan kebun kelapa sawit, bantuan pupuk bersubsidi, penggantian bibit palsu, pencegahan kebakaran kebun.

Selain hal tersebut, perlunya perbaikan jalan produksi di pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga keuangan petani.

Serta pembinaan masyarakat peni dan pencegahan konflik sosial dan pengembangan kelapa sawit melalui inovasi dan penilitian.

“Diharapkan kita semua dapat mendukung dan berpartisipasi, sehingga apa yang telah menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan dapat tercapai,” ungkapnya.***

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments