Baju Tahanan KPK jadi Tren Fashion

Tahukah Anda, ternyata KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bukan hanya sukses menjadi lembaga tinggi negara yang popular saat ini, namun lembaga ini juga berhasil menjual trend fashion yang dimilikinya ke tengah masyarakat.

Para pebisnis mampu mengambil celah keuntungan dari popularitas lembaga tinggi tersebut. Baju tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berwarna oranye, ada tiruannya dan dijual bebas.

Hal ini dinyatakan oleh Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto. Harga baju tersebut bahkan mencapai Rp 300 ribu per potong.

“Saya mendapat informasi dari orang. Ada satu toko yang menjual baju tahanan seharga 300 ribu. Saya tidak tahu persis tokonya ada di Bandung atau tidak,” ujar Bambang seusai mengisi seminar Keterkaitan Psikologi dengan Korupsi di Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran, Jalan Eickman, Sabtu (2/11).

Dijelaskan oleh Bambang bahwa KPK memiliki 3 jenis baju tahanan. Ketiga jenis itu digunakan di saat tertentu, yakni saat pemeriksaan, sidang dan baju harian. Sebelum berubah warna menjadi oranye, baju tahanan KPK berwarna putih.

“Warnanya ngejreng, maksudnya agar menarik perhatian orang dan yang menggunakannya malu. Tahanannya mungkin malu, hanya pihak lain menggunakan itu sebagai mode,” kata Bambang.

KPK sendiri menilai, dari segi positif apa yang dilakukan KPK menjadi mainstream di masyarakat. Melihat fenomena ini, menurut Bambang, KPK sendiri sulit menolak fenomena tersebut.

“Sekarang yang menjadi persoalan, ada problem value. Orang yang menjadi tahanan KPK jadi eksklusif karena diberitakan media.

Trend Model Baju Ala Tahanan KPK

Tren Model Baju Ala Tahanan KPK

Di satu sisi, keluarganya malu setengah mati. Menurut saya, ini ada orang-orang yang punya kecerdasan tertentu yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan. Kami juga sulit mengatakan keberatan,” ujar Bambang.

Pihak KPK sendiri menjelaskan bahwa adanya penjualan baju tahanan KPK secara bebas, tak membuat KPK berniat mengubah lagi seragam.

Untuk membuat efek jera, KPK mengembangkan sanksi bagi koruptor, misalnya dengan mendorong tuntutan lebih tinggi. “Kami mendorong agar sanksi lebih keras.

KPK memang tidak berwenang menentukan sanksi peradilan tapi kami meningkatkan tuntutannya,” ujar Bambang kembali.***

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments