Benarkah Infak yang Ditetapkan Sekolah di Pekanbaru Tidak Melanggar Hukum?

Pekanbaru— Belakangan, dunia pendidikan di Kota Pekanbaru dihebohkan dengan adanya pungutan liar berdalih infak yang dipungut pihak sekolah terhadap orangtua siswa. Infak ini, bahkan ditetapkan nominalnya yang mencapai Rp 5,5 juta.

Pemerintah Kota Pekanbaru hingga saat ini masih menentang keputusan tersebut, dan menyebut akan memberikan sanksi jika ada yang terbukti memungut uang dalam jumlah besar dari orangtua siswa di tahun ajaran baru, termasuk dengan dalih membeli buku maupun seragam sekolah.

Namun, baru-baru ini sebuah pernyataan dilontarkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Edwar S. Umar yang menyebut pungutan yang dilakukan salah satu sekolah, yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru tidaklah melanggar hukum. Dia menilai, tidak ada unsur pemaksaan dalam pungutan tersebut.

“Semua orang tua memberi dengan sukarela dan hal ini dianggap wajar,” ujar Edwar S. Umar di Pekanbaru, Jumat (12/07/2013), seperti dilansir Antara.

Disebutkan, ketentuan infak bernominal Rp 4 juta yang ditetapkan pimpinan MAN 1 tersebut sudah disetujui oleh orangtua murid, sehingga terlepas dari jeratan hukum yang ada.

Di sisi lain, Walikota Pekanbaru Firdaus MT yang begitu geram mengetahui praktik ini mengancam akan memecat pimpinan sekolah yang ketahuan memberatkan orangtua siswa dengan biaya-biaya yang sebenarnya sudah dijamin oleh pemerintah. “Saya sudah meminta keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan tentang adanya laporan pimpinan sekolah yang memungut uang hingga Rp5,5 juta,” kata Firdaus MT di Pekanbaru, Kamis (11/07/2013).

Sebelumnya, Firdaus telah menerima laporan pungutan yang dibebankan oleh pimpinan SMAN 1 Pekanbaru dan MAN 1 Pekanbaru yang masing-masing bernominal Rp 5,5 juta dan Rp 4 juta per siswa. Pungutan ini mengundang kritikan dari legislator, kendati mendapat persetujuan dari dewan sekolah.

Firdaus menyatakan, pungutan yang dilakukan pimpinan sekolah terhadap orangtua siswa di tahun ajaran baru itu jelas-jelas melanggar aturan. Tak hanya itu, pungutan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan di tahun ajaran baru karena dapat memberatkan orangtua siswa.

Apalagi Pemerintah Kota Pekanbaru telah menjamin tidak ada pungutan sejenis, mengingat sudah adanya anggaran yang disediakan daerah guna menunjang kelancaran pendidikan. Anggaran ini juga telah disetujui DPRD. ***(antara/DP)

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments