Legislator Selidiki Pungli di MAN 1 dan SMAN 2 Pekanbaru

Pekanbaru- Mendapat laporan mengenai pungutan liar (pungli) yang dilakukan pihak Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pekanbaru dan SMAN (Sekolah Menengah Atas Negeri) 2 Pekanbaru, Legislator Kota Pekanbaru langsung menyelidiki pelanggaran yang dinilai telah merusak nilai-nilai pendidikan tersebut. Pihak sekolah diketahui membebankan pungutan berdalih infak yang jumlahnya sangat besar.

Dari informasi yang didapat Pekanbaru.Co, di MAN 1 Pekanbaru para wali murid (khususnya siswa baru) dibebankan uang infak dengan nominal mencapai Rp 4 juta. Hal serupa juga ditemukan di SMAN 2 Pekanbaru di mana pungutan tersebut berkisar Rp 5 juta.

“Masalah besarnya pungutan itu yang menjadi tanda tanya, mengapa terlalu besar dan dianggap memberatkan orang tua?” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Ade Hartati Rahmat di Pekanbaru, Selasa (09/07/2013), seperti dilansir Antara.

Ade menjelaskan, tindakan pihak sekolah ini dinilai telah mengangkangi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab terhadap pendidikan, bukan dibebankan kepada orangtua murid semata saat anak-anak mereka memasuki tahun ajaran baru.

Padahal, baik itu negara maupun pemerintah daerah telah mengalokasikan minimal 20% dari anggaran perbelanjaan tahunan untuk membiayai pendidikan. Hal ini dilakukan pemerintah guna menjamin setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, meski berada dalam keluarga kurang mampu.

“Pungutan yang ditentukan nominalnya (dan juga besar) dengan dalih infak jelas-jelas telah menyimpang dari sistem pendidikan nasional,” lanjut dia.

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, politisi Partai Amanat Nasional tersebut akan mengundang pihak-pihak terkait guna mendapatkan solusi terbaik. Legislator juga akan meminta klarifikasi dari pihak sekolah.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara tegas telah melarang pihak sekolah melakukan pungutan terhadap siswa dalam tahun ajaran baru. Himbauan ini didasari adanya pungutan guna membeli buku pelajaran dan pakaian seragam yang nyatanya jauh lbih mahal.

Baju seragam itu tidak wajib maka diharapkan pimpinan sekolah untuk memberikan kebebasan kepada orang tua siswa untuk membeli seragam di luar,” ujar Firdaus. ***(ant/DP)

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments